Berita

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah bersama Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap aktivitas dua dapur MBG yang berada di wilayah Kopang Rembige dan Montong Gamang, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (9/9). Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya aduan dari masyarakat terkait aktivitas operasional dapur MBG di dua lokasi tersebut.

Tim gabungan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan aktivitas dapur MBG, terutama dari sisi pengelolaan lingkungan. Monev ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG yang merupakan program pemerintah pusat tetap berjalan dengan memperhatikan ketentuan dan dampak terhadap lingkungan di daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Sarkin Junaidi, mengatakan program MBG merupakan program nasional yang harus didukung bersama. Namun, dalam pelaksanaannya, setiap dapur yang menjalankan program tersebut tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan aspek lingkungan.

Menurutnya, status MBG sebagai program pemerintah pusat tidak serta-merta membuat aktivitas dapur terbebas dari kewajiban untuk menjaga lingkungan di sekitar lokasi operasional.

“Walaupun MBG ini merupakan program dari pemerintah pusat, tentu dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan,” ujar Lalu Sarkin Junaidi.

Ia menjelaskan, keberadaan dapur MBG tentu memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, aktivitas dapur juga menghasilkan berbagai jenis limbah yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.

Karena itu, DLH Lombok Tengah berkepentingan memastikan pengelolaan lingkungan di setiap lokasi dapur MBG dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Monev yang dilakukan bersama Satgas MBG tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Aduan warga, kata dia, harus menjadi perhatian karena masyarakat yang berada di sekitar lokasi dapur juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman.

Dalam pelaksanaan monev, tim melihat secara langsung kondisi di sekitar dapur MBG, termasuk aktivitas operasional dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Pengelolaan limbah menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan mengingat dapur MBG memiliki aktivitas produksi makanan dalam jumlah cukup besar setiap hari. Limbah yang dihasilkan tidak hanya berupa sampah sisa makanan, tetapi juga limbah dari proses pengolahan bahan makanan dan aktivitas lainnya.

DLH berharap pengelola dapur MBG memiliki sistem pengelolaan limbah yang jelas sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat maupun mencemari lingkungan.

“Yang kita lihat bukan program MBG-nya, tetapi bagaimana aktivitasnya dijalankan. Programnya bagus dan kita dukung, tetapi pelaksanaannya juga harus memperhatikan lingkungan,” tegasnya.

Menurut Miq Sarkin, pemerintah daerah pada prinsipnya tidak ingin menghambat pelaksanaan program MBG. Sebaliknya, pengawasan dilakukan agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru.

Ia menilai koordinasi antara pengelola dapur MBG, Satgas MBG, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diselesaikan.

Aduan masyarakat, lanjutnya, juga menjadi bagian penting dalam pengawasan. Pemerintah tidak ingin persoalan lingkungan baru diketahui setelah menimbulkan dampak yang lebih besar.

Karena itu, setiap keluhan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk melihat apakah terdapat kekurangan dalam pengelolaan aktivitas dapur MBG dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya.

Monev di dua lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan pembinaan maupun rekomendasi kepada pengelola dapur MBG.

DLH Lombok Tengah juga mengingatkan bahwa kegiatan pengolahan makanan dalam skala besar harus dibarengi dengan pengelolaan sampah dan limbah yang memadai. Penanganan sampah tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dan membuangnya, tetapi perlu dilakukan dengan sistem yang dapat mencegah munculnya bau, pencemaran, maupun gangguan terhadap lingkungan sekitar.

Selain aspek lingkungan, keberadaan dapur MBG di tengah permukiman masyarakat juga perlu memperhatikan kondisi sosial di sekitarnya. Aktivitas kendaraan, distribusi makanan, kebersihan lingkungan, hingga pengelolaan sisa makanan merupakan beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap kenyamanan warga.

Pemerintah daerah berharap pengelola dapur MBG dapat merespons setiap masukan dari masyarakat secara terbuka. Dengan demikian, keberadaan dapur MBG tidak hanya mampu mendukung program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat berjalan harmonis dengan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Sementara itu, pelaksanaan monev bersama Satgas MBG menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program nasional tersebut dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Namun, keberhasilan program tersebut juga sangat bergantung pada tata kelola pelaksanaan di lapangan.

Karena itu, aspek lingkungan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah menilai pembangunan dan pelayanan publik harus tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya monev dan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat, diharapkan persoalan yang muncul di dapur MBG Kopang Rembige dan Montong Gamang dapat segera ditangani. Pemerintah juga berharap pengelola dapur MBG lainnya di Lombok Tengah dapat menjadikan hal tersebut sebagai evaluasi agar sejak awal memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah, serta kenyamanan masyarakat sekitar.

DLH Lombok Tengah menegaskan akan terus melakukan pengawasan sesuai kewenangannya. Dukungan terhadap program MBG tetap diberikan, namun pelaksanaan program harus berjalan secara bertanggung jawab dan tidak mengabaikan kewajiban dalam menjaga lingkungan.

Dengan demikian, program MBG diharapkan tidak hanya menghasilkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan operasional yang bersih, sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitarnya. (*)